Kapolri Tekankan Persatuan-Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045 di Rapim Polri

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa akan menindaklanjuti instruksi serta pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024. 

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024. 

"Hari ini adalah rangkaian kegiatan Rapim TNI-Polri yang kemarin telah dibuka Bapak Presiden di Cilangkap. Tentunya masing-masing melaksanakan Rapim untuk tindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden," kata Sigit. 

Pada Rapim Polri, Sigit mengungkapkan bahwa, ada beberapa agenda penting yang harus diamankan oleh personel kepolisian. Mulai dari tahapan Pemilu yang masih berjalan, kesiapan pengamanan Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, event internasional hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia. 

Lebih dalam, Sigit menekankan soal pentingnya menjaga nilai persatuan-kesatuan Bangsa Indonesia. Menurutnya, hal itu adalah modal utama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Meskipun dalam Pemilu terjadi perbedaan pendapat, kata Sigit, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045. 

"Menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal utama stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju Visi Indonesia Emas 2045. Yang saat ini kita rasa, kita sudah melihat angka-angkanya, on the track dibandingkan negara lain. Indonesia saya kira angkanya sudah sangat bagus," ujar Sigit. 

Dengan adanya tren positif itu, Sigit menyebut, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu mempertahankan hal tersebut. Mengingat, Indonesia bisa terus bertumbuh di saat negara lain menghadapi resesi. 

"Ini harus dipertahankan, beberapa negara menghadapi situasi resesi termasuk beberapa negara maju. Tapi Indonesia bisa dalam kondisi yang baik. Ini jadi modal yang tentunya harus kita pertahankan bersama," ucap Sigit. 

Oleh karena itu, Sigit mengingatkan untuk tidak larut dalam perbedaan yang berpotensi melahirkan polarisasi masyarakat. Yang paling terpenting saat ini, kata Sigit adalah, bersinergi serta bekerjasama untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah baik. 

"Tentunya tugas kita semua untuk mengawal ini. Karena sulit dan tidak mudah. Namun kita yakin kalau kita semua bersatu, seluruh stakeholder dengan seluruh masyarakat, kita jaga jangan sampai terjadi polarisasi, seluruh kementerian/lembaga, utamanya polisi, bisa menjaga stabilitas kamtibmas, kita yakin pencapaian ini bisa tercapai pada waktunya," papar Sigit. 

Disisi lain, Sigit akan mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menyiapkan pengamanan dalam rangka menghadapi pelaksanaan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri.

"Kita tetap memiliki tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Karena sebentar lagi kita masuk Bulan Ramadan di bulan Maret dan ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar, yang tentunya harus mampu kita amankan," tutur Sigit. 

Tak hanya itu, Sigit menjelaskan, aparat kepolisian juga menyiapkan pengamanan dalam menghadapi Event Internasional di Bali yang dihadiri oleh 43 negara. Serta, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia. 

"Alhamdulillah, sampai sekarang, hari ini berbagai dinamika yang ada kita bisa kelola. Memang ramai di medsos dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait hasil. Namun demikian semuanya dalam kondisi yang terkendali, terukur dan tentunya saya harapkan menjadi bagian demokrasi kita yang terus bisa kita jaga," tutup Sigit.

Kunjungi Sulawesi Utara, Komisi III DPR RI Apresiasi Pemilu Berjalan Aman, Damai dan Lancar

MANADO, Humas Polda Sulut - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melalui Komisi III memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berjalan lancar di Sulawesi Utara.

Hal tersebut disampaikan sejumlah Anggota Komisi III usai melakukan tatap muka Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Sidang Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, dalam rangka pengawasan kepada mitra kerja di Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar di Hotel Four Points Manado, Rabu (28/2/2024) malam.

"Kami semua mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh mitra kami di Sulawesi Utara, pertama karena berhasil mengawal Pemilu yang aman, damai dan lancar," ujar salah satu Anggota Komisi III, Romo H. R. Muhammad Syafi, didampingi sejumlah anggota Komisi III lainnya, Wakapolda Sulut Irjen Pol Jan de Fretes, Kajati Sulut dan Kepala BNN Provinsi Sulut.

Kemudian lanjutnya, kunjungan tersebut juga membahas sejumlah hal terkait pelaksanaan tugas, baik dari institusi Kepolisian, Kejaksaan dan BNN Provinsi.

"Kami juga menerima masukan beberapa hal yang menurut mitra kami perlu penyempurnaan dari sisi anggaran dan personel dan itu kita maklumi, dan masukan ini akan kita sampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi di Jakarta. Dan juga kita memberikan masukan, terkait tanah dan objek vital nasional di Sulawesi Utara," lanjutnya.

Ditambahkan juga oleh Anggota Komisi III lainnya yaitu Hinca Pandjaitan, Polda Sulut harus menjaga perbatasan NKRI bagian luar, terutama objek vital nasional yaitu Likupang.

"Likupang ini merupakan 1 dari 5 destinasi super prioritas yang ditetapkan Presiden, yang harus dijaga. Di Sulut ini saya titipkan Likupang yang harus dijaga karena sangat indah sekali," tuturnya.

Terkait penegakan hukum dalam kasus money politic di Sulawesi Utara, Komisi III juga memberikan apresiasi.

"Terkait penanganan kasus money politic, kami apresiasi karena penting untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, kami sangat mengapresiasi," pungkasnya.

Sementara itu, Wakapolda Sulut menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja reses Komisi III di Sulawesi Utara.

"Kami mewakili Kapolda mengucapkan terima kasih kepada Komsi III yang sudah datang di Sulut. Banyak masukan yang kami terima dan ada beberapa masukan juga yang kami usulkan, mudah-mudahan itu terealisasi terutama masalah anggaran dan sarpras di Polsek dan Polres-Polres baru, yang belum ada dukungan dari pusat seperti pembanguan asrama, dan untuk menjaga laut kita butuh kapal," pungkasnya.

Kegiatan kunjungan kerja reses ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, dan dihadiri juga oleh seluruh pejabat utama dan para Kasatwil, baik dari Polda Sulut, Kejati maupun dari BNN Provinsi Sulut.

Polda Sulut Limpahkan Lima Tersangka dan Barang Bukti Kasus Money Politic ke Kejaksaan

MANADO, Humas Polda Sulut - Polda Sulawesi Utara (Sulut) menggelar konferensi pers terkait penanganan dua laporan kasus money politic atau politik uang yang ditangani oleh Ditreskrimum berdasarkan laporan dari Sentra Gakkumdu.

Konferensi pers dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil, didampingi Dirreskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan dan dua Komisioner Bawaslu Sulut, pada Selasa (27/2/2024) siang.

“Yang ditangani ada dua laporan polisi, dengan tersangka enam orang,” kata Kombes Pol Thamsil, di depan sejumlah wartawan.

Pada laporan polisi nomor 92, tersangkanya empat orang, yaitu inisial JW, SH, RM, dan JL. Sedangkan laporan polisi nomor 93, tersangkanya dua orang yaitu inisial FA dan HP.

“Untuk lima tersangka (JW, SH, RM, FA, dan HP) sudah P21 atau berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan, dan kita akan menyerahkan Tahap II untuk lima tersangka,” ujar Kombes Pol Thamsil.

Sedangkan untuk tersangka JL, lanjutnya, berkas perkaranya sudah dikirim ke kejaksaan namun masih P19.

“Saat ini penyidik masih melengkapi petunjuk dari jaksa, dan apabila sudah P21 akan segera dilakukan Tahap II,” ucap Kombes Pol Thamsil.

Perlu diketahui bahwa, kasus-kasus terkait money politic yang ditangani Ditreskrimum Polda Sulut ini dilimpahkan dari Bawaslu.

“Sebelumnya juga sudah dilakukan penelitian oleh Tim Gakkumdu yang terdiri dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu,” tutup Kombes Pol Thamsil.

Sementara itu Dirreskrimum Polda Sulut menerangkan, tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana khusus bahkan peradilannya pun khusus.

“Ada waktu-waktu yang ditetapkan juga khusus, baik pembahasan di Bawaslu, di penyidikan sampai penuntutan bahkan di pengadilan memiliki aturan yang khusus,” terang Kombes Pol Siahaan.

Ditegaskannya, tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penanganan kasus politik uang yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sulut ini. 

“Sampai saat ini tidak ada intervensi, semuanya berjalan sesuai dengan koridor hukum. Hak saksi silahkan, hak tersangka juga diberikan. Jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun,” pungkas Kombes Pol Siahaan.

Gelar Isra Mikraj, Personel Bhayangkara Diingatkan Pentingnya Ketakwaan Dalam Bertugas

Jakarta. Peringatan Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1445 H diselenggarakan Mabes Polri. Acara ini dihadiri Irwasum Polri Komjen. Pol. Ahmad Dofiri dan pejabat utama, anggota Polri, serta Buya Dr. H. Arrazy Hasyim Lc., S.Fil.I, M.A.Hum.

Irwasum Polri pun mewakili Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo membacakan sambutan. Isra Mikraj ini pun diselenggarakan dengan tema Hikmah Isra Mikraj Menanamkan Moral Dalam Mewujudkan Polri Presisi Siap Mengawal Pemilu Damai.

Dalam sambutan itu, Kapolri menyampaikan bahwa peringatan Isra Mikraj ini sebagai salah satu pembinaan bagi para anggota. Perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW menuai berbagai pelajaran penting yang dapat dijadikan contoh.

“Perjalanan ilahiyah Nabi Besar Muhammad SAW, peristiwa yang hanya berlaku satu kali dalam sejarah umat manusia, lambang kebesaran dan kehormatan, serta merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW,” ungkap Irwasum mewakili Jenderal Sigit, Selasa (27/2/24).

Kisah Nabi Muhammad SAW yang diperingati, ujar Irwasum, harus disikapi untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Dengan keimanan, maka personel Korps Bhayangkara diharapkan dapat mengabdi kepada institusi dan negeri sebaik mungkin.

“Sekaligus menjadi benteng di era global, di mana nilai moral semakin pudar dalam kehidupan sosial politik, kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Diharapkan, ujar Irwasum, Isra Mikraj ini dapat lebih memantapkan iman, sehingga berimplikasi kepada kehidupan sehari-hari dalam bekerja. Selain itu diharapkan, jajaran personel sadar bahwa pengabdian yang dilakukan selama ini bukan semata-mata tugas duniawi, melainkan adanya aspek ukhrawi dan teologis yang didasari batin.

Terlebih, ujar Irwasum, dalam waktu dekat akan tiba bulan suci Ramadan. Diharapkan, peringatan Isra Mikraj ini juga menjadi penyambut baik bulan suci tersebut.

“Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa diberikan kesehatan, ketakwaan, dan ketabahan, serta kekompakan dalam menghadapi tugas, khususnya dalam pengamanan pesat demokrasi 2024, sehingga berjalan aman dan kondusif,” ungkap Irwasum.

Di sisi lain, Buya Arrazy menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dari cerita nabi tersebut diharapkan ada hikmah yang bisa mempertebal iman jajaran Polri.

“Menjaga negeri ini bagian dari rasa syukur terhadap pemberian Allah. Bapak ibu ini punya tugas yang kami semua ngga bisa lakuin, berat tugasnya. Menjaga kedamaian di bumi Allah, Bumi Indonesia,” ungkap Buya.

Ia mengingatkan, menjaga kedamaian di negeri ini menjadi salah satu tugas mulia. Sebab, apabila negara tidak kondusif, maka umat beragama tidak dapat melakukan ibadah dengan tenang.

Ditemui Tim NCS Polri, Habib Taufiq Berharap Pemenang Pilpres Jadi Pemersatu Bangsa

Jakarta - Tim Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri mengunjungi Ketua Umum Rabithah Alawiyah, Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf di Kantor Rabithah Alawiyah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024). Silaturahmi tersebut dalam rangka menyejukkan suasana pasca Pemilu 2024.

Tim dipimpin oleh Wakil Ops NCS Polri, Brigjen Yuyun Yudhantara didampingi Kasatgas Banops Brigjen Eko Rudi Sudarto dan Wakasatgas Humas Kombes Iroth Lauren Recky.

Habib Taufiq berharap siapa yang terpilih dalam Pilpres kemarin, bisa menjadi pemersatu bangsa. Menurutnya, pesta demokrasi yang berlangsung pada 14 Februari kemarin, menjadi momentum untuk masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

"Harapan kami yang menang bisa menjadi pemersatu bangsa. Untuk bisa memajukan bangsa Indonesia, bukan tugas dari Kepolisian justru itu tugas yang terpilih menyatukan rakyat Indonesia," kata Habib Taufiq.

Habib Taufiq berujar, bahwa yang terpilih nanti bisa menggandeng semua Paslon. Menurutnya, mereka bisa mengemban tugas sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing.

"Bagaimana orang-orang ini menjadi bersatu, demi Indonesia, dirajut kembali dan dikasih tugas sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalamannya, jalin komunikasi yang baik. Saya yakin mereka bukan orang-orang yang ada di pasar atau di jalanan yang gampang diprovokasi," tandasnya.

Harapan untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Habib Taufiq juga menceritakan kisah di zaman Rasulullah SAW. Terjadi perselisihan berkenaan Hajar Aswad saat pemugaran Ka'bah.

Untuk menengahi persoalan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak seluruh suku yang ada di Arab untuk memindahkan secara bersama-sama ke samping Ka'bah.

Sementara Brigjen Yuyun Yudhantara menyampaikan terima kasih kepada Habib Taufiq. Ini merupakan kunjungan kali kedua setelah sebelumnya mengunjungi Ketua Umum Rabithah Alawiyah di kediamannya pada akhir Januari lalu di Pasuruan, Jawa Timur.

Dikatakannya berkat seruan para ulama, habaib dan juga tokoh agama lainnya, Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman dan damai.

"Terima kasih atas doa dan dukungannya. Kami berharap para tokoh agama dapat menyampaikan kepada seluruh umat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, setelah pilpres dan pileg kemarin semoga kedepannya tetap kondusif agar tidak terpecah pecah," pungkasnya.

Wakapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 4 Pati Polri

Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Agus Andrianto memimpin upacara kenaikan pangkat atau Korps Raport empat perwira tinggi (Pati) di Rupatama Mabes Polri, Senin (26/2/2024).

"Bahwa siang tadi sekitar pukul 13.30 WIB, Bapak Wakapolri telah memimpin kenaikan pangkat empat Pati Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis.

Trunoyudo menuturkan kenaikan pangkat para pati yang mendapatkan promosi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor:STR/472/II/KEP/2024 tanggal 22 Februari 2024.

Keempat Pati Polri naik setingkat lebih tinggi dari Kombes menjadi Brigjen. Mereka sambung Truno, adalah Brigjen Pol Adang Suherman dengan jabatan Agen Intelijen Baintelkam Polri, kemudian Brigjen Pol Hisar Siallagan yang saat ini Pati Lemdiklat Polri dengan penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN), lalu Brigjen Pol Rudi Hananto Nugroho menjabat sebagai Analis dan Advokasi di Divisi Hukum Polri, dan terakhir Brigjen Pol Edfrie R Maith saat ini menjabat Pati Lemdiklat Polri yang ditugaskan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

"Selamat kepada para Pati Polri yang mendapat kenaikan pangkat semoga amanah mengemban tugasnya," kata Trunoyudo.

Apresiasi Perolehan Nilai Kompetensi Tertinggi, Kadiv Humas Beri Beasiswa 6 Bintara

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memberikan penghargaan kepada enam anggotanya yang mendapat nilai tertinggi dalam Kompetensi Umum Kehumasan. Enam anggota yang merupakan Bintara ini akan mendapatkan beasiswa sekolah.

Selain memberikan beasiswa, Sandi juga memberikan sertifikat kepada 31 peserta yang mengikuti kompetensi tersebut. Sertifikasi di Divisi Humas Polri ini juga akan ditindaklanjuti di tingkat Polda jajaran.

“Untuk yang enam orang ini, tolong Bapak Karopenmas, ini mendapat beasiswa. Jadi yang belum kuliah, silakan ambil S1 nanti daftar ke Karopenmas dan yang sudah sekolah silakan kalau mau double degree,” ujar Sandi dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/2/2024).

Sandi menuturkan, kompetensi ini sendiri diselenggarakan menindaklanjuti Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri.

Sebanyak 36 anggota dengan level Bintara mengikuti pelatihan dengan menggunakan salah satu fitur yang tersedia dalam Portal Humas Presisi, yaitu e-Learning humas Presisi.

Fitur ini menyediakan akses anggota ke dalam berbagai materi pembelajaran kehumasan, serta anggota dapat mengikuti peningkatan kompetensi dengan mengikuti ujian dan ruanh belajar.

Adapun materi yang diberikan antara lain pengetahuan umum peraturan UU kehumasan, pengetahuan umum fotografi dan videografi, pengetahuan umum tentang penulisan narasi dan artikel berita, serta pengetahuan umum public speaking.

"Selamat kepada rekan-rekan brigadir yang telah mengikuti pelatihan tersebut dan meraih nilai terbaik," katanya.

Untuk anggota yang berhasil, ia meminta agar terus meningkatkan kompetensi dengan tetap belajar dan mempelajari bahan ajar di e-Learning Humas Presisi, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal di kesempatan tes berikutnya.

Ke depan, kata Sandi, akan diadakan pelatihan kehumasan level perwira pertama (pama) sebanyak 41 personel. Lalu dilanjutkan level perwira menengah (pamen) sebanyak 28 personel.

"Sehingga diharapkan dengan pelatihan ini semakin mengembangkan kemampuan kompetensi kehumasan personel," ujarnya.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan pelatihan kompetensi kehumasan adalah cita-cita dari seluruh satker yang ada di Mabes Polri. Namun yang sudah terkonsep dengan sistematis baru milik Divisi Humas Polri.

"Ini bukan uji coba tapi suatu kehormatan bagi rekan-rekan mengikuti pelatihan kehumasan yang pertama," ucapnya.

Sandi menuturkan, nantinya e-Learning Humas Presisi akan dikembangkan dengan melibatkan pihak eksternal yang kompeten di bidangnya seperti PWI, Dewan Pers serta akademisi.

Diharapkan dengan hal tersebut, lanjut Sandi, akan meningkatkan tidak hanya sistem pembelajaran dan uji kompetensi yang dapat menjadi role model bagi satker-satker lain, namun dapat membuat postur Humas Polri yang semakin Presisi.

Menurut Sandi, dari adanya perkap soal kehumasan, dapat menjadi tugas seluruh anggota Polri untuk mempelajari soal kehumasan.

“Paling tidak kita tahu masalah kehumasan, jadi kalau ditanya kita bisa menjawab dan bisa menyampaikan minimal berdasarkan standar kehumasan,” ungkapnya.

Dijelaskan Sandi, apabila anggota sudah menjadi public relation Polri, maka sama saja dengan marketing Polri. Dalam menjalankan peran ini, etika menjadi hal penting yang harus menjadi komitmen bersama.

“Maka harus saling mengingatkan, kalau ada yang mengingatkan agar menjadi bahan evaluasi,” jelasnya.

Dua Dari Tiga Difabel Lolos Tes Tingkat Akhir SIPSS Polri

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen. Pol. Dedi Prasetyo menyatakan dua dari tiga peserta difabel dalam rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) lolos hingga tahap akhir. Dua difabel tersebut berlatar pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan informasi.

"Dari tiga peserta yang tes pusat ini, sampai saat ini masih lanjut dua orang," ujar As SDM di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (25/2/24).

As SDM mengatakan, kedua peserta difabel tersebut memperoleh hasil tes yang baik hingga tahap akhir. 

Nantinya, ujar As SDM, satu difabel akan bertugas sebagai dokter. Kemudian, satu lainnya sebagai operator di bidang IT.

“Pekerjaannya lebih banyak ke staf, staffing, maupun kelompok-kelompok operator," ungkap As SDM.

Selanjutnya, calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi, termasuk difabel, akan memulai pendidikan pada 5 Maret 2024. Dalam tahap ini, siswa difabel dan reguler diperlakukan setara.

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen SIPSS untuk kalangan difabel. Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para difabel dengan siswa reguler dilakukan bersamaan.

Polri juga akan membuka kesempatan bagi kalangan difabel untuk mengikut seleksi pendidikan pembentukan Bintara mulai tahun ini. SSDM Polri menggencarkan sosialisasi pengumuman pembukaan rekrutmen Bintara ke kelompok-kelompok disabilitas.

Begini Cara SSDM Polri Pulihkan Psikologi Anggota Operasi Damai Cartenz

Biro Psikologi SSDM Polri memberikan pemulihan psikologi kepada personel Korps Brimob Polri pasca penugasan Operasi Kepolisian Damai Cartenz. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan para anggota dapat merilis emosi-emosi negatif saat pelaksanaan tugas dan mengembalikan kesehatan mental anggota Korps Brimob Polri untuk kembali ke keluarga, masyarakat dan kesatuannya serta siap untuk melaksanakan tugas berikutnya dengan kondisi psikologi yang prima.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian memiliki beban dan risiko yang tidak mudah. Terlebih personel kepolisian yang mendapatkan tugas penegakan hukum dan menjaga Harkamtibmas di wilayah Papua dalam operasi kepolisian Damai Cartenz menghadapi risiko yang tinggi.

"Menyadari besarnya risiko saat pelaksanaan tugas operasi kepolisian tersebut, Biro Psikologi SSDM Polri memberikan SUPPORT-Psi (Sentuhan, Pemberian Perhatian, Olah Rasa dan Terapi Psikologi) berupa pemulihan psikologi para personel pasca bertugas," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Februari 2024.

Dedi menuturkan, kegiatan pemulihan psikologi anggota dilakukan pada Kamis, 25 Januari 2024. Adapun pelaksana kegiatan ini yakni personel Biro Psikologi SSDM Polri dan Korps Brimob Polri, sarjana Psikologi Pusdik Lantas Polri, sarjana Psikologi Pusdik Polairud, dan Paja SSDM Polri.

"Pemulihan dan release emosi negatif dengan metode emotional agility kepada peserta, relaksasi dan diadakan games," katanya.

Mantan Kadiv Humas Polri menuturkan, hasil dari kegiatan ini yakni para anggota mampu membangun kedekatan dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih bermakna.

Kemudian, anggota mampu mengidentifikasi kondisi pribadinya saat ini dan mengetahui bagaimana harus bertindak. Anggota juga mampu mensyukuri apapun yang terjadi saat ini.

"Anggota yang menjadi peserta mampu melepaskan emosi negatifnya untuk meraih kondisi yang lebih bermakna," katanya.

Dittipidkor Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Suap Pengurusan DID Kota Balikpapan

Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, kedua tersangka yakni TA selaku Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016-2018 dan FI yang merupakan ASN BPK RI (Kasub Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim tahun 2017-2019).

"Dari hasil gelar perkara penetapan tersangkapada 7 Februari, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah menetapkan TA dan FI sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengurusan DID," kata Erdi dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024).

Erdi mengatakan, kedua tersangka dipersangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Seperti diberitakan, pengusutan kasus dugaan suap pengurusan DID di Kota Balikpapan merupakan pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Agustus 2023 lalu. "Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara aquo dari tahap penyelidikan ke penyidikan," jelas Erdi.

Ia mengungkapkan, pada Maret 2017 lalu, RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya, anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Kemudian FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

"Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa mencairkan dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID," terangnya.

Lebih lanjut, Erdi mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU adalah TA. "FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar," kata Erdi 

Namun untuk mencairkan dana tersebut, bahwa ada permintaan uang dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1,36 miliar. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya, TA mengiyakan permintaan uang yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. "Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang nantinya buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI," bebernya.

Ditreskrimsus Polda Sulut Ungkap Penyalahgunaan BBM Solar Bersubsidi di Poyowa Besar Satu, Kotamobagu

MANADO, Humas Polda Sulut - Personel Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Sulut melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana di bidang migas yang terjadi di Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil membenarkan pengungkapan tersebut.

"Pengungkapan dilakukan Tim pada hari Kamis, 22 Februari 2024 sekitar Pukul 13.30 Wita. Tim mengamankan terduga pelaku, pria berinisial MB, warga Poyowa Besar Satu," ujarnya.

Adapun barang bukti yang ditemukan di lokasi, yaitu BBM jenis solar yang ditampung di gudang penyimpanan, di samping rumah milik terduga pelaku. 

"Jumlah solar yang diamankan kurang lebih 800 liter, yang terisi full di 28 buah galon. Selain solar, juga diamankan 1 mobil kijang LGX, 1 mobil Panther pickup, 4 buah tong kosong pertamina kapasitas 200 liter dan 10 buah galon kosong," terang Kombes Pol Michael Irwan Thamsil.

Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku mendapatkan BBM jenis solar dari salah satu SPBU di Kotamobagu.

"Terduga pelaku melakukan pembelian BBM jenis solar dengan menggunakan mobil Panther pickup dengan tangki modifikasi dan mobil Kijang LGX dengan gelon terisi diatas mobil, dengan harga Rp. 7.100 per liter, yang dibayarkan langsung ke operator di SPBU," lanjutnya.

Saat ini terduga pelaku sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan di ruang Penyidik Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut.

"Terduga pelaku diancam dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp. 60 miliar," pungkasnya.

Dokkes Polres Minut, Cek Kesehatan Personil Pengamanan di Kantor PPK

Airmadidi, Humas Polres Minut - Kasi Dokkes Polres Minut, Aipda Olivia Papendang, bersama Tim Medis Polres Minut, melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap personil Polres Minut dan anggota TNI yang bertugas mengamankan Kantor PPK dalam rangka Pemilu 2024 di Kabupaten Minut. (20/02/2024)

Kegiatan pemeriksaan kesehatan dilakukan di Kantor Camat Kema, Kantor Camat Airmadidi dan Kantor Camat Kalawat.

Selama pemeriksaan, tim medis mengukur tekanan darah dan memberikan suplemen makanan berupa vitamin kepada personil Polri dan TNI untuk menjaga stamina mereka dalam menjalankan tugas pengamanan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tekanan darah personil Polri dan TNI dalam keadaan normal. Kegiatan berjalan lancar dan situasi tetap aman terkendali.

Kapolda: Terima Kasih, Pemilu 2024 di Sulawesi Utara Berlangsung Aman dan Damai

MANADO, Humas Polda Sulut - Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2024 di Sulawesi Utara berlangsung aman dan damai. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan sampaikan apresiasi kepada semua pihak.

"Sebagai penanggungjawab kamtibmas di Sulawesi Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang sudah berperan aktif dalam menyukseskan Pemilihan Umum 2024 dan ikut menjaga kamtibmas," ucap Irjen Pol Yudhiawan.

Menurutnya, tugas dan tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata tugas Kepolisian, tapi juga didukung oleh seluruh masyarakat dan semua stakeholder terkait.

"Polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat dan stake holder terkait. Saya juga sampaikan terima kasih kepada seluruh personel Polri, TNI, Pemerintah Daerah, instansi terkait dan Penyelenggara Pemilu yang tak kenal lelah melaksanakan tugasnya dalam Pemilu ini. Tentunya tugas mulia yang kita laksanakan bersama ini mudah-mudahan mendapat Ridho dari Allah SWT," katanya.

Terkait hasil pemungutan suara Pemilu yang sementara dalam proses rekapitulasi, Kapolda minta semua pihak bersabar dan menunggu hasil real dari KPU.

"Mari kita percayakan rekapitulasi suara Pemilu kepada pihak yang berwenang yaitu KPU. Kita tunggu hasil resminya dan mari kita semua tetap jaga persatuan dan kesatuan, jaga kamtibmas," pungkas Kapolda.

Anggota Polsek Airmadidi Amankan Miras Jenis Cap Tikus

Airmadidi, Humas Polres Minut – Personil Polsek Airmadidi berhasil mengamankan sebuah mobil bermuatan minuman keras berjenis Cap Tikus, Sabtu (20//02/24).

Kapolsek Airmadidi Iptu Yusi Kristiana mengatakan, penangkapan tersebut bermula saat pihaknya mendapatkan informasi adanya kendaraan R4 Suzuki APV warna hitam nopol B 1347 BKP dari Motoling yang akan menuju Kota Bitung melintasi wilayah Airmadidi dengan membawa muatan minuman keras jenis cap tikus.

“Dari informasi tersebut, para personil piket berkolaborasi dengan anggota koramil 1310 Airmadidi langsung melakukan razia didepan Polsek Airmadidi dan langsung mencegat kendaraan yang sesuai dengan ciri-ciri informasi dimaksud,” ujar Kapolsek.

Selanjutnya pihaknya melakukan pemeriksaan kendaraan yang dikendarai oleh RP, 51 warga Desa Ranaan Lama Kabupaten Minahasa Selatan, ditemukan minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 1 galon 25 liter dan kemasan bungkus plastik 1 liter yang diisi dalam karung sebanyak 8 karung.

“Kini pengemudi dan kendaraan beserta muatannya diamankan di Mako Polsek Airmadidi guna proses lebih lanjut,” tandas Kapolsek Airmadidi Iptu Yusi Kristiana.

Polda Sulut Libatkan 7.557 Personel, Amankan Tahap Pungut Suara Pemilu 2024

MANADO, Humas Polda Sulut - Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Yudhiawan memimpin apel pergeseran pasukan Polda Sulut BKO Polres/ta jajaran, dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024. 

Apel dilaksanakan di halaman depan Mapolda Sulut, Jumat (9/2/2024) pagi, dihadiri oleh Wakapolda Sulut Irjen Pol Jan de Fretes, para PJU, para Pamen, para Kabag Ops Polres/ta jajaran dan seluruh anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan TPS.

"Ini merupakan salah satu tugas pokok Polri sesuai UU Nomor 2 tahun 2002, dimana salah satunya adalah tugas melaksanakan pengamanan Pemilu, yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Mudah-mudahan seluruh personel dapat melaksanakan tugas dengan optimal," kata Kapolda Irjen Pol Yudhiawan.

Dalam pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 nanti, Polda Sulut akan menggeser sebanyak 1.945 personel ke jajaran Polres/ta.

"Total ada sebanyak 1.945 personel Polda Sulut yang akan bergabung dengan Polres/ta jajaran. Jadi total keseluruhan personel yang akan melaksanakan pengamanan di Sulawesi Utara sebanyak 7.557 personel untuk 8.240 TPS," lanjutnya.

Personel yang digeser kemudian dijemput oleh masing-masing Kabag Ops Polres/ta jajaran, yang nantinya akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lokasi penugasan.

Kepada seluruh personel, Kapolda mengingatkan agar tetap memegang teguh aturan yang sudah digariskan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Perpol Nomor 7 tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

"Jaga keamanan dan ketertiban, laksanakan tugas sesuai aturan, lakukan koordinasi dengan instansi terkait, berikan contoh yang baik kepada masyarakat, tunjukkan Polri yang profesional dan humanis, jangan lakukan tindakan arogan dan kontra produktif serta jaga netralitas Polri dalam Pemilu 2024," pesan Kapolda.

Kapolda Irjen Pol Yudhiawan juga mengajak kepada seluruh warga pemilih di Sulawesi Utara agar menggunakan hak pilihnya dengan baik.

"Silahkan datang ke TPS, kami Polri menjamin keamanan. Pilih sesuai dengan pilihannya, jangan golput karena suara anda menentukan masa depan bangsa," ajaknya.

Dalam apel pergeseran pasukan tersebut, juga diserahkan peralatan dan perbekalan kepada personel yang akan melaksanakan tugas.

Polri Siap Amankan Libur Panjang Peringatan Isra Miraj dan Imlek

Polri siap mengamankan libur panjang dalam rangka peringatan Isra Miraj dan Imlek mulai dari Kamis 8 Februari hingga Minggu 11 Februari 2024. Pengamanan dilakukan baik dari lalu lintas hingga objek wisata.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dengan adanya libur nasional dan cuti bersama diperkirakan akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat baik di bandara, pelabuhan, stasiun, jalan tol hingga objek wisata.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut Polri telah menyiapkan pengamanan demi kelancaran mobilitas masyarakat," kata Trunoyudo di Jakarta, Rabu (7/2/2023).

Trunoyudo menuturkan, pihaknya juga mengantisipasi kemacetan yang disebabkan volume kendaraan yang meningkat di beberapa ruas jalan tol yang rawan kemacetan

Selain itu, kata Trunoyudo, Polri juga mengantisipasi gangguan kamtibmas lainnya dengan meningkatkan patroli dan kesiapsiagaan personel di wilayah. Selain itu, Polri juga mengantisipasi bencana alam lantaran curah hujan yang tinggi.

"Polri menyiapkan pasukan atau personel baik dalam rangka keamanan termasuk diketahui sekarang cuaca hujan, maka perlu mengantisipasi adanya bencana alam dan terhadap gangguan kamtibmas Polri melakukan langkah-langkah proses penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap pelaku-pelaku kejahatan untuk menciptakan kamtibmas," ujarnya.

Dalam pengamanan ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, Polri berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder terkait.

Trunoyudo juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar benar-benar menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas.

"Semoga sampai ditujuan dengan lancar, aman dan selamat sampai ditujuan dapat berkumpul dengan keluarga serta berdoa agar Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai, jaga persatuan dan kesatuan bangsa" katanya.

FKUB Sulut Sepakat Menjaga Pemilu Tahun 2024 Aman dan Damai

MANADO, Humas Polda Sulut - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sepakat menjaga Pemilihan Umum tahun 2024 berjalan aman dan damai.

Hal itu dinyatakan dalam kegiatan Silaturahmi Kamtibmas bersama Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Michael Irwan Thamsil dan Direktur Intelkam Kombes Pol Heri Wahyudi, di Hotel Grand Whiz Manado, Rabu (7/2/2024).

Para tokoh dari lintas agama ini sepakat akan menjaga keamanan dan kedamaian jelang serta selama pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024. 

"Pemilu adalah tonggak demokrasi yang menjadi cermin bagi kedewasaan sebuah bangsa dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis. Semua elemen bangsa bersama Polri ikut menjaga kamtibmas, karena beliau-beliau ini (tokoh agama) mempunyai jemaat. Kami kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh semua elemen masyarakat," kata Kapolda Irjen Pol Yudhiawan.

Menurutnya, ini momentum yang luar biasa, dimana pertemuan ini membawa kesejukan dan kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara.

"Sangat luar biasa dan diharapkan semua masyarakat ikut menjaga kamtibmas, karena musuh utama kita adalah kejahatan dan kawan kita adalah kebaikan," lanjutnya.

Kegiatan silaturahmi ini juga kata Kapolda, menjadi bukti nyata kebersamaan dan kerukunan antarumat beragama di Sulawesi Utara.

"Deklarasi yang kita lakukan hari ini bukanlah sekedar simbol, namun sebuah komitmen nyata untuk bertindak secara bersama-sama demi terciptanya Pemilu yang aman dan damai. Saya berharap melalui silaturahmi ini, kita dapat memperkuat jalinan kerjasama antarumat beragama, sehingga Sulawesi Utara tetap menjadi contoh harmoni dan toleransi di tengah keberagaman yang kaya ini," pungkas Irjen Pol Yudhiawan.

Pesan Kabarhakam Polri ke Jajaran dalam Pengamanan Pemilu 2024

Bogor – Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran memimpin apel gelar pasukan pengamanan Pemilu dan harkamtibmas 2024 di Lapangan Singa Lodaya, Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

Fadil mengatakan, apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapaan personel, peralatan, kendaraan, serta sarana dan prasarana dalam pengamanan pemilu dan Harkamtibmas 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Fadil menuturkan, pemilu adalah sebuah proses keberlanjutan tata pemerintahan yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, Polri bertanggung jawab untuk mengamankan tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan dengan Sandi Operasi Mantap Brata 2023-2024.

“Menindaklanjuti hal tersebut yang harus menjadi atensi bersama bahwa saat ini rangkaian pemilu sudah memasuki tahapan inti saat ini kita sedang menghadapi kampanye yang akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024, kemudian pada tanggal 11-13 Februari 2024 memasuki masa tenang dan selanjutnya akan memasuki tahapan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang menjadi puncak rangkaian pemilu yang dilanjutkan dengan penghitungan suara,” kata Fadil.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, tingkat kerawanan dalam pemilu pasti akan terjadi dinamika. Untuk itu, ia meminta jajaran Polri harus siap mengantisipasinya.

Untuk mengantisipasi perkembangan situasi kamtibmas, kata Fadil, Polri telah menyiapkan pasukan sebanyak 1.500 personel dengan kualifikasi PHH, Anti Anarkis, Jibom, Wanteror dan KBR.

“Sebagai insan Tribrata kita harus mampu dan siap mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan yang akan terjadi, serta menentukan pola tindak yang efektif dan efisien dalam mewujudkan situasi yang kondusif, sejuk dan damai,” ujarnya.

Fadil pun menyampaikan beberapa hal yang ditekankan untuk para personel Polri. Pertama ia meminta untuk memastikan peralatan dan perlengkapan pendukung yang lainnya dalam kondisi siap operasional.

“Jaga kondisi kesehatan agar setiap saat kita siap melaksanakan tugas,” ucapnya.

Selanjutnya, anggota diminta mengisi waktu dengan latihan dan pastikan anggota paham menggunakan peralatan dan persenjataan yang akan dilaksanakan dalam tugas sesuai dengan SOP.

Lalu, anggota juga harus selalu berkoordinasi dan membangun komunikasi, serta pengamatan perkembangan situasi sehingga selalu siap kapanpun dibutuhkan.

“Jalin komunikasi dan pertajam fungsi koordinasi dengab fungsi intelejen sebagai sumber informasi awal,” katanya.

Kepada unsur pimpinan, Fadil mengatakan, agar senantiasa memonitor dan melaksanakan analisa dan evaluasi situasi harian agar selalu mendapatkan perkembangan terkini dalam menghadapi situasi.

“Junjung tinggi etika pengabdian, etika kenegaraan dan etika kelembagaan sebagai insan Bhayangkara,” ujarnya.

Kunjungi Kantor Walikota Manado, Kapolda Pantau Kota Melalui CCTV dan Cek Ruangan Command Center

MANADO, Humas Polda Sulut - Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan didampingi Kabid Humas Kombes Pol Michael Irwan Thamsil, Kabid TIK Kombes Pol FX Winardi Prabowo dan Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait melakukan kunjungan ke Kantor Walikota Manado, Selasa (6/2/2024).

Kedatangan Kapolda disambut Walikota Manado Andrei Angouw, Wakil Walikota Richard Sualang, Sekkot dan Kadis Kominfo.

"Kunjungan kita kesini untuk melihat Command Center dan melihat sistem koordinasi antara Polresta Manado dan Kantor Walikota Manado, terkait kamera CCTV yang sudah terpasang. Dan ini perlu ditingkatkan kerjasamanya dan bisa dijadikan contoh oleh daerah lain dan Polres lainnya," ungkap Kapolda.

Keberadaan Command Center maupun kamera CCTV ini katanya sangat penting untuk memantau kondisi kamtibmas Kota Manado.

"Apabila terjadi gangguan kamtibmas, bisa langsung dengan cepat ditangani, dan itu akan mempermudah tugas polisi," kata Irjen Pol Yudhiawan.

Sementara itu Walikota Manado Andrei Angouw menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama yang erat antara Kepolisian dan Pemerintah Kota dalam menjaga keamanan kota.

“Kerjasama yang baik antara Kepolisian dan Pemerintah Kota sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga,” ujar Walikota Manado.

Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara aparat Kepolisian dan Pemerintah Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Manado.

Silaturahmi di Masjid Kyai Modjo Kampung Jawa Tondano, Kapolda Ajak Jamaah Jaga Toleransi dan Kerukunan

MANADO, Humas Polda Sulut - Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan, terutama di tengah perbedaan antarumat beragama. 

Pesan ini disampaikan Kapolda usai Solat Jumat dan bersilaturahmi bersama jamaah Masjid Kyai Modjo, Kampung Jawa Tondano, di sela-sela patroli kamtibmas bersama Wakapolda Sulut Irjen Pol Jan de Fretes dan para PJU Polda Sulut, Jumat (2/2/2024).

"Mari kita bangun semangat toleransi dan kerukunan yang menjadi landasan bagi kehidupan bersama," katanya.

Ia juga mengajak warga masyarakat untuk menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2024, dengan memilih pemimpin sesuai hati nurani masing-masing, tidak ada paksaan dari siapapun.

“Kami polisi tetap netral sebagai aparat pelindung dan pengayom masyarakat,” tegas Kapolda.

Dalam silaturahmi tersebut, Kapolda juga turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan masjid, serta berpesan kepada seluruh warga agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri Jamin Netralitas dalam Pemilu, Ini yang Jadi Pedoman

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu bisa dilihat dari pengamanan seluruh rangkaian tahapan pemilu.

"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024).

Trunoyudo membeberkan pelbagai hal yang telah dilakukan Polri mulai dari memberikan pengawalan melekat (walkat) Paslon Capres dan Cawapres, menjaga situasi Kamtibmas, pengamanan logistik berupa surat dan kotak suara hingga nanti saat pencoblosan di TPS.

"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat," tandasnya.

Trunoyudo juga menjelaskan yang menjadi dasar netralitas Polri dalam pesta demokrasi yakni sebagai berikut;

- UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. 

- UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- PP No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, Dalam Rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Poiri dilarang melakukan kegiatan Politik Prastis. 

- Peraturan Polri No.7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H, Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netra dalam kehidupan politik 

- Surat Telegram No : STR/246/III/OPS.1.3/2022 tgl 22 Maret 2022 tentang Dalam rangka menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam kehidupan berpolitik 

- Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023, tentang Pedoman Perilaku Netralitas Anggota Polri dalam Tahapan Pemilu 2024 

- Lembar Penerangan Kesatuan, Nomor: 4/I/HUM.3.4.5/2023/Pensat. Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024. 

- Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi

- STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Jenderal bintang satu ini mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung Polri agar Pemilu 2024 terselenggara aman dan damai. Truno berujar bahwa persatuan dan kesatuan harus selalu dijunjung tinggi terutama selama proses pemilihan hingga nanti pencoblosan yang berlangsung pada dua pekan nanti.

 "Kita imbau masyarakat turut mensukseskan pemilu ini berjalan dengan aman dan damai. Masyarakat harus menghindari segala isu hoax, SARA, politik identitas yang dapat memecah-belah persatuan bangsa. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa," imbuhnya.

Pantau Situasi Kamtibmas Jelang Pemungutan Suara, Kapolda Pimpin Patroli Ranmor R2 ke Tomohon dan Minahasa

MANADO, Humas Polda Sulut - Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan memimpin patroli menggunakan kendaraan bermotor (Ranmor) roda 2 bersama Wakapolda Sulut Irjen Pol Jan de Fretes dan PJU Polda Sulut ke wilayah hukum Polres Tomohon dan Polres Minahasa, Jumat (2/2/2024).

Patroli dilakukan dalam rangka pemantauan situasi kamtibmas menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu tahun 2024, sekaligus melihat pengamanan personel Polri di gudang logistik KPU Tomohon dan KPU Minahasa.

"Kegiatan hari ini dalam rangka mengecek kesiapan pelaksanaan pemungutan suara, baik oleh pihak KPU maupun pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Terima kasih kesiapan dari pihak KPU yang sudah mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara," kata Kapolda.

Ia juga berpesan kepada seluruh masyarakat, agar menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara.

"Jangan golput, karena suara masyarakat menentukan masa depan bangsa," tegasnya.

Polda Sulut dan jajaran katanya akan memberikan atensi serius terhadap pengamanan di lokasi TPS nanti.

"Untuk pola pengamanan sudah ada aturannya dengan klasifikasi kerawanan yang ada. TPS rawan dengan pola pengamanan 2 Polri, 2 TPS dan 4 Linmas. TPS sangat rawan dengan pola 2 Polri, 1 TPS dan 2 Linmas. Sedangkan TPS kurang rawan dengan pola 2 Polri, 16 sampai 20 TPS dan 20 sampai 40 Linmas. Kami Kepolisian menjamin keamanan para warga yang akan melaksanakan pencoblosn di TPS," jelas Irjen Pol Yudhiawan.

Dan dalam Pemilu ini katanya, Polri akan bersikap netral. "Seluruh anggota Polri bersikap netral, sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Polri," tegasnya.

Gelar Jumat Curhat: Kapolsek Kauditan Pimpin Dialog Masyarakat Terkait Minuman Keras dan Knalpot Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis.

Kauditan - Kapolsek Kauditan, IPTU IWAN TOANI, SH, memimpin kegiatan Gelar Jumat Curhat pada tanggal 2 Februari 2024, pukul 08.30 Wita. Bertempat di Kantor Desa Kauditan 2, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mendengarkan keluhan masyarakat terkait masalah Minuman Keras dan penggunaan Knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kanit Binmas Aipda Adrian Mantiri, Hukum Tua Desa Kauditan 2 Ibu Meike Nontje Makarau, dan perangkat Desa Kauditan. Kapolsek IWAN TOANI, dalam pengantarnya, menjelaskan bahwa Gelar Jumat Curhat merupakan wadah untuk menampung curhatan masyarakat, menerima saran, masukan, dan kritikan yang membangun bagi Polsek Kauditan.

Dalam sambutannya, Kapolsek juga menginformasikan bahwa Kapolres Minahasa Utara, AKBP Dandung Putut Wibowo, SIK, SH, MH, membuka layanan aduan Kasih Presisi sebagai upaya menciptakan kondisi aman di Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam sesi tanya jawab, Kepala Jaga I Desa Kauditan 2, Bapak Yahma T. Ibrahim, mengungkapkan keluhan terkait penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis pada sepeda motor yang sering keluar pada malam hari, mengganggu istirahat masyarakat.

Kapolsek Kauditan merespon dengan menjelaskan bahwa Polsek telah mengambil tindakan, termasuk operasi minuman keras dan penindakan terhadap pengguna knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Adanya pelaporan dari aparat desa juga menjadi dasar untuk memberikan pembinaan kepada pemilik kendaraan yang melanggar.

Dalam rangka menghadapi Pemilu 2024, Kapolsek mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan. Pemerintah Desa Kauditan 2 juga diminta untuk melaporkan gangguan ketertiban umum yang berasal dari minuman keras dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Pelaksanaan Gelar Jumat Curhat di Kantor Desa Kauditan 2 berjalan lancar, menunjukkan komitmen Polsek Kauditan dalam menjaga kamtibmas demi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat menjelang Pemilu 2024.