Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas aksi penghadangan kendaraan karyawan PT MSM dan TTN oleh sejumlah warga Desa Winuri. Aksi tersebut dipicu oleh aspirasi masyarakat terkait proses perekrutan tenaga kerja yang dinilai belum memberikan keterwakilan bagi warga desa lingkar tambang.
Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan keberatan terkait penerimaan 17 tenaga kerja yang baru-baru ini dilakukan perusahaan, namun menurut warga tidak terdapat masyarakat Desa Winuri yang diterima. Warga juga mempertanyakan komitmen perusahaan mengenai kebijakan perekrutan dengan komposisi 70 persen tenaga kerja dari desa lingkar tambang dan 30 persen dari luar lingkar tambang.
Pejabat Hukum Tua Desa Winuri bersama perwakilan masyarakat berharap pihak perusahaan dapat memperhatikan aspirasi warga, mengedepankan keterbukaan dalam proses perekrutan tenaga kerja, serta memberikan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Community PT MSM dan TTN, Jefry Warouw, menyampaikan bahwa seluruh masukan dan aspirasi masyarakat akan ditampung dan diteruskan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
Dari hasil pertemuan disepakati bahwa pihak PT MSM dan TTN beserta subkontraktor akan mengutamakan lamaran kerja dari masyarakat desa lingkar tambang apabila terdapat penambahan atau kebutuhan tenaga kerja.
Wakapolres Minut Kompol Thely Mawidingan, S.E., bersama jajaran Polres Minut dan Polsek Likupang turut mengawal jalannya dialog agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Melalui kegiatan ini, Polres Minahasa Utara mengedepankan pendekatan dialogis dan komunikasi dua arah dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Diharapkan, sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pihak perusahaan, dan kepolisian dapat terus terjalin guna mencari solusi bersama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Polres Minahasa Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui komunikasi dan musyawarah, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas maupun ketertiban umum.