Antisipasi Karhutla dan Gangguan Kamtibmas, Polres Minut Gelar "Jumat Curhat" di Desa Wineru

Airmadidi, Humas Polres Minut — Dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat dan menyerap langsung aspirasi warga, Kepolisian Resor (Polres) Minahasa Utara melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) menggelar program "Jumat Curhat" di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, pada Jumat (14/8/2026).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Minut, AKP Ishak Samban, S.Sos., didampingi oleh Kanit Binmas Aiptu S. George. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Desa Wineru Freiser Ngoku beserta jajaran perangkat desa, para tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Tomas), masyarakat setempat, serta sejumlah pelajar dari SMA Pelita Wineru.

Dalam sambutannya, AKP Ishak Samban menjelaskan bahwa Jumat Curhat merupakan program unggulan dari Kapolri yang diimplementasikan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mendengar langsung keluhan masyarakat mengenai pelayanan kepolisian, khususnya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Kami berharap pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda tidak segan atau takut untuk melapor ke Polsek Likupang maupun Polres Minut. Jika ada tindak pidana atau gangguan yang membutuhkan kehadiran Polri, kami siap menindaklanjutinya," tegas AKP Ishak.

Lebih lanjut, Kasat Binmas memberikan imbauan tegas terkait berbagai isu keamanan yang sering meresahkan warga. Mengingat saat ini memasuki musim kemarau, ia meminta warga untuk mewaspadai dan mengantisipasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Selain itu, pihak kepolisian juga menyoroti tindakan kriminal dan pelanggaran hukum lainnya seperti pencurian ternak, penggunaan knalpot bising (racing), balap liar, membawa senjata tajam, serta konsumsi minuman keras (miras) yang kerap menjadi pemicu keributan di ruang publik. Ia mengingatkan agar masyarakat dapat langsung menghubungi Call Center 110 Polres Minut apabila terjadi kondisi darurat.

Dalam kegiatan ini berlangsung hangat dan interaktif. Salah seorang perwakilan masyarakat, Rudi Woy, S.Pd., menyampaikan usulan terkait mitigasi Karhutla. Ia menyarankan perlunya kolaborasi dan kehadiran langsung personel TNI-Polri di lapangan agar masyarakat lebih mudah digerakkan saat memadamkan api.

Sementara itu, antusiasme juga datang dari kalangan pelajar. Idrus Mante, siswa SMA Pelita Wineru, memanfaatkan momen tersebut untuk menanyakan persyaratan dan persiapan yang harus dilakukan untuk bisa mendaftar menjadi anggota Polri.

Seluruh pertanyaan, usulan, dan keluhan yang disampaikan oleh warga dijawab dengan komprehensif oleh AKP Ishak Samban. Penjelasan dari pihak kepolisian tersebut diterima dengan sangat baik oleh Bapak Rudi Woy, Idrus Mante, dan seluruh peserta yang hadir.

Melalui kegiatan ini, Polres Minut berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat Desa Wineru dapat semakin kuat dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif.

Kapolri: Jembatan Merah Putih Presisi Wujud Sinergi TNI-Polri Dukung Pembangunan dan Konektivitas Masyarakat

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional melalui pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi di berbagai wilayah Indonesia. 

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat nyata di tengah masyarakat.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyampaikan, Polri telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda. Sebanyak 874 jembatan telah selesai dibangun, sementara 17 unit masih dalam tahap pembangunan dan empat unit dalam tahap perencanaan.

“Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Bapak Presiden berkenan hadir secara virtual. Tentunya ini memberikan semangat bagi kita semua, khususnya seluruh personel TNI dan Polri, untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik sesuai dengan arahan Bapak, bahwa kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat, serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.

Kapolri mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa.

Pembangunan juga dilakukan di berbagai wilayah, dengan Banten menjadi daerah dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi terbanyak, yakni 145 jembatan. Selanjutnya Polda Jawa Barat sebanyak 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan.

Selain pembangunan jembatan, Polri turut berkontribusi dalam pemulihan akses masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera melalui pembangunan 39 jembatan, termasuk enam Jembatan Bailey di Aceh dan Sumatera Barat.

Menurut Kapolri, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari memperlancar mobilitas hingga mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan.

“Kami berharap pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan membersamai masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjadi implementasi arahan Presiden bahwa TNI-Polri harus senantiasa berada di tengah rakyat dan memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.

Presiden Prabowo Subianto dan Polri Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi, Salah Satunya di Ranotongkor

​MINAHASA, Humas Polda Sulut - Warga Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, kini dapat bernapas lega. Akses mobilitas warga yang sempat terputus kini kembali pulih setelah digelarnya peresmian Jembatan Merah Putih Presisi secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Polri, Kamis (13/8/2026).

​Kegiatan peresmian serentak di seluruh Indonesia ini dipusatkan di Lebak, Provinsi Banten. Di Ranotongkor, acara dihadiri langsung oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono, Pejabat Utama Polda Sulut, jajaran Forkopimda Minahasa, Camat Tombariri Timur, serta para Hukum Tua dan perangkat Desa Ranotongkor.

​Jembatan Desa Ranotongkor berukuran panjang 12 meter dan lebar 1,5 meter ini dibangun melalui program Presisi Polri. Infrastruktur penyeberangan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

​​Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini menjadi solusi penting setelah akses utama warga sempat roboh akibat diterjang banjir pada musim penghujan sebelumnya. Jembatan ini menjadi penghubung vital antara Desa Ranotongkor dan Desa Ranotongkor Timur.

​"Dengan adanya pembangunan jembatan ini, kita harapkan dapat membuka mobilitas dan meningkatkan akses kedua belah pihak. Masyarakat kini lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari, baik menuju sekolah, pasar, maupun mengakses layanan dasar pemerintah. Selain itu, ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," terang Brigjen Pol Awi Setiyono.

​Ia menambahkan bahwa jembatan yang dibangun saat ini masih bersifat darurat untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga. Ke depan, pihak Polda Sulut akan berkoordinasi dengan Dinas PU tingkat provinsi maupun kabupaten agar jembatan permanen dapat segera dibangun sehingga kendaraan roda empat dapat melintas kembali.

​Rangkaian acara peresmian di Desa Ranotongkor diakhiri dengan penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako secara langsung oleh Wakapolda Sulut kepada masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian Polri.

Kapolri: 895 Jembatan Merah Putih Presisi Berikan Manfaat bagi 2 Juta Masyarakat

Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. melaporkan capaian pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi dalam acara peresmian Jembatan TNI-Polri dan sumber air bersih oleh Presiden Republik Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda. Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan, dan 4 jembatan dalam tahap perencanaan.

“874 jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang, mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” ujar Kapolri.

Kapolri menuturkan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan.

“Kami berharap pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan,” kata Kapolri.

Khusus di wilayah Banten, Polri telah membangun dan merevitalisasi 145 jembatan dengan total panjang sekitar 3 kilometer. Infrastruktur tersebut menghubungkan 203 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu jiwa. Capaian tersebut menjadikan Polda Banten sebagai wilayah dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak dibandingkan Polda lainnya.

Selain Banten, pembangunan juga dilaksanakan di berbagai wilayah, antara lain Polda Jawa Barat sebanyak 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan. Pembangunan juga terus dilakukan di Polda-Polda lainnya dengan rata-rata 20 hingga 30 jembatan di setiap wilayah.

Tak hanya pembangunan reguler, Polri turut membangun 39 jembatan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya merupakan Jembatan Bailey, yakni empat unit di Provinsi Aceh dan dua unit di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan tersebut ditujukan untuk memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah yang terdampak bencana.

Peresmian secara khusus dipusatkan di Jembatan Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 8.000 jiwa.

Dalam kegiatan tersebut, Polri juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat, di antaranya 7.500 paket sembako, 1.000 paket tas pelajar, 140 buah kacamata gratis, layanan SIM gratis, serta bakti kesehatan.

Kapolri menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan membersamai masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar dan membuka akses bagi masyarakat di berbagai wilayah.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat, serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang memberikan semangat kepada seluruh personel TNI-Polri untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan nasional.

Menutup sambutannya, Kapolri menyatakan Polri akan terus berkomitmen menjalankan arahan Presiden agar institusi kepolisian senantiasa dekat dengan masyarakat.

“Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.

Polri Pastikan Pengelolaan Rutan Bareskrim Berjalan Sesuai Prosedur

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan pengelolaan Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, mulai dari penerimaan dan penempatan tahanan, pelayanan, kunjungan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pengawasan keamanan dan ketertiban.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengelolaan Rutan Bareskrim mengacu pada Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang ketentuan mengenai perawatan tahanan di lingkungan Polri. Setiap proses dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan berada dalam sistem pengawasan secara berjenjang.

“Pengelolaan Rutan Bareskrim dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mulai dari penempatan tahanan, pelayanan, kunjungan, pemenuhan kebutuhan makanan dan kesehatan, sampai dengan pengawasan dan penjagaan semuanya memiliki ketentuan yang harus dipatuhi,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Ia menjelaskan, pelayanan terhadap tahanan mencakup pembinaan kerohanian dan jasmani, pemberian makanan, pemeriksaan kesehatan, pakaian tahanan, waktu kunjungan, serta mekanisme penyampaian keluhan. Seluruh bentuk pelayanan tersebut merupakan bagian dari perawatan tahanan yang telah diatur.

“Fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada tahanan juga sudah diatur dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2015,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan kunjungan, misalnya, setiap pengunjung wajib melalui pemeriksaan dan pencatatan identitas serta pemeriksaan barang bawaan. Kunjungan juga dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dan tidak dipungut biaya.

Johnny menegaskan, aspek keamanan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan Rutan. Petugas jaga memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan secara berkala dan insidentil, termasuk pemeriksaan terhadap kondisi ruang tahanan serta penggeledahan apabila diperlukan.

“Penjagaan dilakukan secara berlapis. Ada pemeriksaan secara periodik dan insidentil, pengawasan ruang tahanan secara berkala, serta pencatatan setiap kegiatan jaga. Ini semua dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan,” kata Johnny.

Selain itu, terdapat sejumlah larangan yang wajib dipatuhi oleh tahanan, di antaranya membawa alat komunikasi, membawa uang, melakukan perjudian, serta memasukkan, menyimpan, menggunakan maupun mengedarkan narkoba di dalam Rutan.

Pengawasan dan pengendalian perawatan tahanan di tingkat Mabes Polri juga dilaksanakan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis dan arahan. Pelaksanaannya berada dalam koordinasi Kabareskrim Polri dan dilakukan secara berjenjang.

Menurut Johnny, keberadaan fasilitas Rutan juga telah disesuaikan dengan kebutuhan perawatan tahanan, antara lain ruang penjagaan, ruang tahanan, MCK, ruang kunjungan, ruang makan, ruang ibadah, tempat penyimpanan barang titipan, serta sarana pengamanan seperti CCTV dan metal detector.

“Prinsipnya, seluruh proses perawatan tahanan dilaksanakan berdasarkan prosedur, dengan mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, pelayanan, dan penghormatan terhadap hak-hak tahanan. Pengawasan juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh ketentuan berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Johnny.

Tingkatkan Sinergi, Polres dan Pemkab Minut Bahas Kerja Sama Assessment Center Uji Kompetensi Pegawai

Airmadidi, Humas Polres Minut — Wakapolres Minahasa Utara (Minut), Kompol Thely Mawidingan, S.E., bersama jajaran melakukan kunjungan ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Utara, Rabu (12/8/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Minut terkait rencana pelibatan Assessment Center Polda Sulut dalam pelaksanaan uji kompetensi pegawai daerah.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 09.30 WITA tersebut, Wakapolres turut didampingi oleh Kabag SDM Polres Minut, AKP Decki D. Pandi beserta anggota. Kehadiran pihak kepolisian ini disambut hangat oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Minut, Herman Mengko, S.IP., M.Si.

Langkah jemput bola ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Polri. Diketahui, pada tahun sebelumnya Polda Sulut belum melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, BUMD, maupun swasta terkait pemanfaatan Assessment Center Polri. Oleh karena itu, Polres Minut kini aktif mendorong kolaborasi tersebut di tingkat kabupaten.

Menanggapi inisiatif ini, Kepala BKPSDM Minut, Herman Mengko, menyambut baik tawaran kerja sama dari pihak kepolisian. Pihaknya berjanji akan segera meneruskan usulan tersebut untuk meminta petunjuk dan arahan langsung dari Bupati Minahasa Utara.

"Apabila nantinya sudah ada petunjuk dari pimpinan atau surat resmi dari lembaga terkait untuk melibatkan Assessment Center Polda Sulut, hal tersebut akan segera kami sampaikan dan tindak lanjuti bersama pihak Polres Minut," jelasnya dalam pertemuan tersebut.